PADANG LAWAS UTARA – Suasana penuh haru dan semangat membara menyelimuti Tenda Perjuangan Masyarakat di Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (5/10/2026). Ratusan warga dari tiga desa yang telah sepekan menduduki lahan sengketa kedatangan tamu penting: Bupati Paluta yang diwakili jajarannya, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono, jajaran Forkopimda, hingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapsel.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi babak baru dalam aksi mogok dan penghentian paksa operasional PT Tindoan Bujing yang dilakukan warga demi mempertahankan tanah ulayat leluhur mereka.
Dalam dialog interaktif yang berlangsung di bawah tenda biru perjuangan tersebut, warga tampak begitu antusias. Perwakilan massa, yang terdiri dari tiga ibu-ibu dan dua tokoh laki-laki, secara bergantian membeberkan sejarah panjang serta pahitnya kehidupan masyarakat sejak kampung mereka berdiri 185 tahun silam. Mereka mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari perampasan tanah ulayat tanpa ganti rugi, perusakan lingkungan, hingga intimidasi dan kriminalisasi yang dialami warga selama perusahaan beroperasi.
Hal senada juga ditegaskan oleh Tim Penasehat Hukum Masyarakat, Alamsah Rambe, S.H., M.H. dan Tamren Siregar, S.H., M.H., yang juga merupakan keturunan raja-raja dari Desa Padang Malakka dan Aek Simanat. Menurut mereka, keberadaan PT Tindoan Bujing selama 35 tahun secara ilegal di wilayah tersebut telah meninggalkan luka mendalam berupa bencana sosial, perusakan tatanan adat, hingga teror berkepanjangan bagi warga setempat.
Ketegangan sempat mencair tatkala perwakilan Pemkab Paluta, yakni Asisten II dan Kepala Kesbangpol yang juga mantan camat di wilayah tersebut, mengenang para tokoh masa lalu. Ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya mengetahui persoalan ini sejak lama dan melontarkan kalimat yang langsung disambut riuh gembira warga: “Tanah ini harus kembali kepada masyarakat!”
Dukungan serupa datang dari anggota DPRD Paluta, Madnalim Pakpahan, yang hadir mewakili Ketua DPRD. Mantan Camat Dolok Sigompulon belasan tahun itu bersaksi bahwa banyak aset negara berupa jalan dan bendungan yang dibangun dari swadaya masyarakat dan dana publik kini justru masuk dalam areal penguasaan perusahaan.
Sementara itu, pihak BPN Tapsel melalui Kepala Seksi Penanganan Sengketa mengejutkan publik dengan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak pernah memasang patok tapal batas untuk areal perusahaan tersebut, terlebih karena PT Tindoan Bujing terbukti belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Anehnya, pihak perusahaan yang diwakili oleh General Manager dan Asisten Kepala memilih bungkam seribu bahasa tanpa memberikan tanggapan apapun sepanjang pertemuan.
Kapolres Paluta, AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., dalam arahannya menyampaikan salam hangat kepada warga sekaligus mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga keamanan, tidak mudah terpancing provokasi, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri.
Puncak acara ditutup dengan orasi membakar semangat dari Breen Saragih selaku Tim Penasehat Hukum sekaligus Koordinator Perjuangan. Di hadapan ratusan warga, raja-raja adat, kepala desa, camat, hingga aparat penegak hukum, Breen melontarkan pertanyaan pamungkas: “Apakah kita sepakat tanah ini harus kembali kepada kita?!”
Sontak, seluruh masyarakat secara serentak menjawab, “SEPAKAT…!” dengan penuh kobaran semangat. Diiringi ketukan palu simbolis oleh Breen Saragih dan pekikan teriakan “Merdeka!” yang menggema riuh, keputusan bulat telah diambil: tanah ulayat warisan leluhur siap direbut kembali ke pangkuan rakyat.
Secara konstitusional, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Konflik agraria yang melibatkan korporasi perkebunan kelapa sawit dan masyarakat adat kerap berakar dari lemahnya legalitas historis pelepasan tanah adat di masa lalu serta lambatnya proses inventarisasi tanah ulayat oleh pemerintah daerah.
Kehadiran korporasi skala besar tanpa kejelasan status perizinan HGU sering kali memicu marginalisasi ekonomi masyarakat lokal yang mayoritas menggantungkan hidup dari hasil hutan dan perkebunan rakyat. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tidak hanya merusak mata pencaharian, tetapi juga memutus mata rantai kearifan lokal dan tatanan sosial yang telah dijaga turun-temurun selama ratusan tahun.
Kasus di Padang Lawas Utara ini menjadi cerminan perlunya intervensi aktif dari pemerintah pusat dan daerah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Sengketa Pertanahan. Langkah audit perizinan, investigasi status HGU, serta pelibatan tokoh adat dalam mediasi menjadi kunci utama agar keadilan restoratif bagi masyarakat adat dapat segera terwujud tanpa meredakan stabilitas keamanan wilayah.
